Pegawai PN Jakbar Dipecat Ketua MA Terkait Kasus Pungli Rp15 Juta

Berita Populer - Akhirnya Mahkamah Agung (MA) telah memecat pegawai Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berinisial TS karena melakukan pungutan liar (Pungli) sebesar Rp15 juta.

Pegawai TS dinyatakan Ketua MA terbukti melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 4 angka 8, dan Pasar 7 Ayat 4 huruf D.

"Hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS," ujar Kabiro Humas MA, Abdullah, melalui pesan tertulis, Kamis (9/4) malam.

Pemecatan itu dilakukan berdasarkan disposisi Ketua MA tanggal 26 Maret 2020 jo disposisi Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial tanggal 26 Maret 2020. Kabawas MA meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tanggal 31 Maret 2020 No. 164/BP/PS.02/03/2020.

Sebelumnya, Tim Pengaduan Masyarakat (Dumas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan Rp15 juta yang diduga hasil gratifikasi dalam inspeksi mendadak (sidak) di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Ali juga mengatakan kepada KPK dalam kegiatan ini dalam menjalankan fungsi sebagai tingger mechanism pemberantasan korupsi. Kegiatan penindakan itu berawal dari adanya laporan masyarakat yang terkait adanya penerimaan gratifikasi di PN Jakbar yang dikatakan oleh Ali.

Sidak ini sendiri merupakan tindak lanjut dari laporan Badan Pengawas Mahkamah Agung (MA) perihal dugaan gratifikasi oknum pegawai pengadilan tersebut.

"Pada operasi tersebut ditemukan barang bukti uang sebesar Rp15 juta. Meskipun jumlah dugaan penerimaan gratifikasi terbilang kecil, namun hal ini perlu dilakukan sekaligus untuk memperkuat APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) yang ada di MA," ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri, kepada wartawan di Kantornya, Jakarta, Rabu (12/2).