MENIT00 - Surat Setya Novanto soal posisi Ketua DPR cacat. Setya Novanto dikabarkan megajukan pengunduran diri sebagai Ketua DPR.
Ia lantas menunjuk anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Golkar, Aziz Syamsuddin, untuk menggantikan posisinya.
Menurut Happy Bone, ada mekanisme yang seharusnya dipahami seluruh kader partai terkait penunjukkan sosok pengganti.
Apalagi menjadi janggal jika Idrus Marham yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketum Golkar malah ikut menandatangani surat tersebut.
Keberadaan surat Setya Novanto tersebut memang masih tanda tanya. Namun, beberapa tokoh di internal Golkar menyatakan surat itu sudah diteken. Jika hal itu benar, Happy Bone menilai itu mencederai konstitusi dan DPP.
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto yang juga merupakan salah satu Ketua DPP Partai Golkar mengatakan, seharusnya penunjukan penggantian Ketua DPR dilakukan setelah musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) partai selesai digelar.
Kalaupun benar DPR sudah menerima surat tersebut, harusnya disampaikan terlebih dahulu ke Golkar. Terlebih, pembahasan itu merupakan agenda besar yang hasilnya harus ditunjukkan kepada publik.
"Walaupun sudah menerima surat, harus disampaikan ke Badan Musyawarah (Bamus), dan Bamus itu perlu mengadakan rapat di mana diagendakan dalam rapat DPR," jelas Airlangga.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar